Kepulauan Sula, publikmalut.co.id – Dugaan praktik tidak transparan dalam pengelolaan dana pendidikan mencuat di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kepulauan Sula. Isu ini menuai perhatian serius dari berbagai kalangan karena dinilai berpotensi mencederai integritas dan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
Ketua LSM Yana Sua Institut, Risman Panigfat, mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan sejumlah sumber anggaran pendidikan, seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta Program Indonesia Pintar (PIP).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan pemotongan dana PIP sebesar Rp300.000 per siswa, yang jika benar terjadi dinilai sangat merugikan peserta didik sebagai penerima manfaat utama.
Tidak hanya itu, Risman juga menyampaikan bahwa ketika terjadi permasalahan dalam penyaluran dana PIP, pihak sekolah diduga mengalihkan isu tersebut dengan mengaitkannya pada penggunaan dana BOSP dan BOSDA. Hal ini berpotensi menimbulkan kaburnya pertanggungjawaban serta memperkeruh tata kelola anggaran pendidikan.
Menanggapi kondisi tersebut, Risman menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Dengan adanya persoalan ini, kami mendesak Gubernur Maluku Utara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepala sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Kepulauan Sula,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan guna menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan hak-hak siswa terpenuhi secara adil.
Lebih lanjut, Risman menyatakan pihaknya akan turun langsung melakukan investigasi serta mengawal proses penanganan dugaan kasus ini hingga tuntas.
