Taliabu, publikmalut.co.id – Akhir-akhir ini Taliabu sedang ramai soal isu gagal mendapatkan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), persoalan tersebut menggelinding isunya di publik Taliabu mengingat alasan kegagalan tersebut karena ketidak cakapan data yang menjadi pertimbangan untuk mendapatkan KNMP.
Sejalan dengan itu Anggota Komisi II (dua) DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Merespon soal itu, Waode Nurlina. Ia menyiapkan bahwa, ” soal Kampung Nelayan Desa Merah Putih menjadi momentum untuk semua pihak evaluasi terkhusus Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Sebagai pengambil kebijakan. Terang Nurlina
Di tengah keterbatasan jumlah personil yang tidak sebanding dengan luas wilayah pesisir Taliabu, mereka tetap berupaya menjadi jembatan antara pemerintah dan nelayan. Kerja keras penyuluh dalam melakukan pendataan lapangan patut kita berikan apresiasi setinggi-tingginya.
Namun, apresiasi ini tidak boleh membuat kita terlena. Keterbatasan jumlah penyuluh adalah masalah struktural yang harus dijawab oleh Dinas Perikanan dan Pemerintah Daerah secara strategis, bukan sekadar dijadikan alasan di balik kegagalan program KNMP. Kegagalan data ini adalah ‘alarm’ bahwa penguatan infrastruktur SDM penyuluh sudah tidak bisa ditunda lagi.
Ke depannya, Dinas Perikanan harus lebih kreatif dalam menutup celah kekurangan SDM ini—mungkin dengan efisiensi tata kelola atau digitalisasi pendataan—agar beban para penyuluh kita yang berdedikasi tinggi tidak semakin berat. Kita ingin para penyuluh tetap semangat, namun mereka butuh dukungan sistem dan regulasi yang kuat dari atas agar keringat mereka di lapangan benar-benar berbuah program nyata seperti KNMP bagi masyarakat Taliabu.”
fokus utama dialihkan pada pembenahan basis data tunggal. Menurut saya, efisiensi anggaran yang sedang dihadapi daerah seharusnya dijawab dengan kecerdasan dalam menangkap peluang anggaran pusat (APBN).
Pemerintah Pusat tidak memberikan bantuan berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan data yang akurat.
Jika administrasi kita lemah, maka selamanya Taliabu hanya akan jadi penonton di tengah melimpahnya program nasional.
sektor Pertanian dan Perikanan harus segera melakukan digitalisasi dan validasi data nelayan serta petani.
Hal ini krusial bukan hanya untuk bantuan sosial, tetapi sebagai instrumen utama dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Poin-poin Evaluasi untuk Dinas Terkait:
Validasi Data Lapangan: Dinas Perikanan harus turun ke bawah untuk memastikan setiap nelayan memiliki identitas profesi yang diakui sistem pusat.
Sinkronisasi Lintas OPD: Data kemiskinan dan data sektoral harus sejalan agar profil daerah layak menerima bantuan strategis.
Peningkatan Kapasitas SDM: Aparatur pengelola data harus memahami standar kriteria yang ditetapkan kementerian di pusat.
Kegagalan KNMP di Desa Merah Putih adalah pelajaran mahal. Jangan sampai ego sektoral dan kemalasan administratif terus mengorbankan kesejahteraan masyarakat Taliabu.
Padahal KNMP merupakan program Strategis Pemerintah Prabowo Gibran untuk mendobrak perekonomian di tingkat bawah. Sangat di sayangkan kalau Taliabu sebagai kabuapten yang dipandang punya potensi kelautan, gagal mendapatkan KNMP dengan alasan ketidak cukupan data nelayan, ini harusnya menjadi evaluasi berbagai pihak.
Lanjut Nurlina, bahwa menjadi penting untuk koordinasi lintas sektor di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, terkhusus dinas Perikanan, saya kira soal kegagalan kita belum mendapatkan KNMP merupakan pembelajaran bersama untuk memperbaiki kendala yang ada” ucap Waode Nurlina
Mengingat dalam waktu dekat akan ada Musrembang di tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, ini menjadi momentum untuk kita dorong kerja-kerja maksimal terutama soal tabulasi data, bukan hanya kelautan dan perikanan soal pertanian juga menjadi penting” tegas Nurlina
Berbagai pihak harus berperan aktif terutama Pemda Taliabu, mengingat kita sedang menghadapi efisensi di berbagai sektor, tapi di sisi lain kita diberikan peluang untuk mendapatkan program-program dari pusat ini tentunya perlu di sambut dengan kemampuan admistrasi terutama pendataan atau tabulasi data yang menjadi acuan pemerintah pusat untuk memberikan program kepada daerah karna ini menjadi penting untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu. Tutup Nurlina.
