Taliabu, publikmalut.id – Aktifis dari Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Sparta, serta Himpunan Mahasiswa Taliabu yang melebur dalam barisan Komunitas Perjuangan Rakyat (KOPRA) menyerbu kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu pada rabu, (07/05/2025).
Kehadiran demonstran digedung wakil rakyat tersebut setelah menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ULP PLN Bobong, Kantor Dinas Kesehatan, serta sekretariat KPU Pulau Taliabu.
Dalam aksinya, Kopra menyuarakan berbagai polemik yang terjadi, mulai dari masalah pelayanan kesehatan, Listrik, infrastruktur, hingga pinjaman daerah sebesar 115 milyar rupiah yang menurut mereka tidak jelas arah penggunaannya.
Bung Asis, salah satu anggota aktifis Kopra bahkan menyebut pinjaman daerah kepihak ketiga yakni Bank BPD sebesar RP 115 milyar merupakan tragedi yang dialami oleh masyarakat Pulau Taliabu.
Hal itu karena tujuan pinjaman daerah untuk membangun infrastruktur vital seperti pasar, jalan dan jembatan, hingga kini tidak terealisasi.
“Yang paling urgen sebenarnya terkait kedatangan kami ini adalah satu – satu lima, yang kami sebut sebagai tragedi.
Karena bagi kami, ini adalah penyeludupan anggaran yang besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui paripurna DPRD Taliabu. Itu fakta!,” tutur Asis saat hearing bersama anggota DPRD.
Tidak itu saja, Kopra bahkan menilai, kesepakan antara DPRD dan Pemerintah Daerah melalui paripurna hingga terjadi pinjaman daerah sebesar Rp 115 Milyar kepihak Bank merupakan upaya persekongkolan untuk merampok APBD.
“Nah, yang menjadi keresahan kami, ternyata dalam perjalanannya, daerah hanya mampu menyelesaiakan bunganya kepada Bank. Tetapi dalam efektifitas penggunaan anggaran 115 milyar kalau kita cek dilapangan dalam penggunaannya di tiga OPD terkait yaitu PUPR, Perhubungan, dan Perindakop, itu tidak terealisasasi, Nol!,” Tandas Asis.
Bersamaan dengan itu, Demonstran mendesak DPRD Pulau Taliabu untuk membentuk Pansus (Panitia Khusus) mengusut dalang dibalik pinjaman daerah sebesar 115 milyar yang diduga telah disalah gunakan.
“Maka kami dengan teman teman aliansi meminta kerjasama yang baik dari DPRD untuk melahirkan pansus soal ini,” tegasnya.
