Sanana, publikmalut.co.id – Rencana pelaksanaan Kongres IV Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) menuai kritik dari Ketua HPMS Cabang Ternate, Arman Buamonabot. Ia menegaskan, kongres yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Januari 2026 tersebut harus menjadi momentum perubahan nyata, bukan sekadar agenda seremonial yang justru memperpanjang konflik internal organisasi.
Arman menilai, keinginan melakukan pembenahan di tubuh Pengurus Pusat HPMS (PP HPMS) sebenarnya telah lama disuarakan oleh cabang-cabang. Namun hingga menjelang pelaksanaan kongres, ia masih menemukan sejumlah kejanggalan dalam kerja-kerja panitia.
“Secara prinsip, cabang tidak memiliki persoalan mendasar selama PP HPMS mampu memberikan kejelasan arah dan kepastian organisasi. Faktanya, selama kurang lebih 14 tahun terakhir, konflik justru berulang dan bersumber dari kebijakan PP HPMS,” ujar Arman, Jumat (2/1/2026).
Ia menyebutkan, konflik tersebut berdampak serius hingga memicu perpecahan internal di HPMS Cabang Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kondisi itu diperparah dengan terbitnya sejumlah Surat Keputusan (SK) dari PP HPMS yang dinilai tidak lagi sesuai dengan mekanisme dan prosedur organisasi.
Dalam konteks pelaksanaan Kongres IV, Arman menekankan pentingnya sikap objektif dari PP HPMS dan panitia kongres, terutama dalam melihat kondisi faktual HPMS Cabang Ternate.
“Kongres seharusnya menjadi ruang penyatuan dan perbaikan organisasi, baik di tingkat pusat maupun cabang, bukan malah memperdalam konflik yang sudah berlangsung lama,” katanya.
Ia juga menyampaikan sejumlah catatan kritis. Pertama, ia menilai penerbitan SK cabang menjelang kongres berpotensi menimbulkan kesan konsolidasi yang dipaksakan demi kepentingan kandidat tertentu. Kedua, panitia kongres diminta bersikap objektif terhadap dualisme kepengurusan di Cabang Ternate yang sama-sama memiliki legal standing. Ketiga, panitia tidak seharusnya menempatkan diri sebagai pihak yang paling berjasa dalam perbaikan organisasi.
“Kerusakan organisasi bukan berada di tingkat bawah, melainkan di PP HPMS. Selama ini, justru dorongan paling kuat agar kongres dilaksanakan datang dari birokrat, sebagian akademisi, dan politisi,” tegasnya.
Menurut Arman, apabila tujuan utama kongres adalah perubahan, maka seluruh pengurus cabang harus dilibatkan secara aktif dalam kerja-kerja kepanitiaan. Hal itu penting agar kongres tidak dikendalikan oleh segelintir elite yang dinilai membiarkan HPMS terpuruk selama bertahun-tahun.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemilihan Ketua PP HPMS yang baru harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, sekaligus ruang bagi cabang-cabang untuk menyampaikan kritik, kekecewaan, dan menentukan arah baru organisasi.
“Kami hanya menginginkan kongres yang layak sebagai jawaban atas kevakuman HPMS selama puluhan tahun. HPMS tidak membutuhkan reformasi setengah-setengah, tetapi perubahan total demi masa depan organisasi,” pungkas Arman.
