Taliabu, publikmalut.co.id-Potensi besar sumber daya kelautan di Provinsi Maluku Utara dinilai belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah. Padahal, luas wilayah laut provinsi ini jauh melebihi daratan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Maluku Utara, Mislan Syarif. Menurutnya, sektor kelautan seharusnya dapat menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun hingga kini pengelolaannya masih belum optimal. Ia mendorong pemerintah provinsi untuk segera memanfaatkan kekayaan laut secara terukur dan berkelanjutan.
Mislan menegaskan, fokus kebijakan PAD selama ini cenderung tertuju pada sektor darat seperti pertambangan dan pertanian, sementara potensi kelautan belum tergarap serius.
“Luas laut kita sangat besar, tetapi kontribusinya terhadap PAD masih minim. Ini peluang emas yang mesti kita manfaatkan dengan pengelolaan yang tepat,” ujarnya.
Ia mengusulkan pembentukan Tim PAD Laut yang memiliki tugas khusus untuk memetakan, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya kelautan secara legal serta berkelanjutan. Usulan ini, kata Mislan, telah ia sampaikan langsung kepada Gubernur Sherly Tjoanda dan mendapat respon positif.
Politisi asal dapil V Sula–Taliabu itu juga menyoroti praktik kapal nelayan dari luar daerah yang menangkap ikan di perairan Malut tanpa melakukan bongkar muat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) milik provinsi. Akibatnya, potensi retribusi PAD hilang. Ia menilai wilayah perbatasan seperti Morotai, Sula, dan Taliabu rentan terhadap kebocoran PAD akibat lemahnya pengawasan dan ketiadaan regulasi yang memadai.
Selain perikanan tangkap, Mislan juga menilai budidaya lobster serta pengelolaan rumpon memiliki prospek ekonomi yang tinggi namun belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kami di DPRD siap memberikan dukungan penuh untuk langkah strategis Ibu Gubernur. Harapannya, kekayaan laut ini benar-benar menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya.
