Taliabu, publikmalut.co.id — Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) melontarkan kecaman keras terhadap pemerintah daerah yang dinilai gagal menjalankan mandat pemerataan pembangunan. Hingga hari ini, desa-desa terjauh seperti Desa Kamaya dan Desa Waikoka masih terisolasi dan tertinggal, sementara pemerintah sibuk mengklaim keberhasilan pembangunan di ruang-ruang seremonial.
Sekretaris GPM menegaskan bahwa ketertinggalan Kamaya dan Waikoka bukan persoalan baru, melainkan akibat pembiaran yang berlangsung bertahun-tahun. Pemerintah daerah dianggap tidak memiliki keberanian politik dan keberpihakan nyata terhadap rakyat desa.
“Ini bukan soal kekurangan anggaran, tetapi soal kemauan dan keberpihakan. Pemerintah telah gagal menghadirkan keadilan pembangunan. Kamaya dan Waikoka seolah tidak pernah masuk dalam peta prioritas daerah,” tegasnya dengan nada keras, Rabu (14/1/2026).
Jusril menilai pembangunan yang selama ini dijalankan bersifat eksklusif, hanya dinikmati segelintir wilayah dan kelompok tertentu. Infrastruktur dasar di desa-desa terjauh masih memprihatinkan, akses ekonomi nyaris lumpuh, dan masyarakat dipaksa bertahan hidup dengan fasilitas yang serba terbatas.
“Rakyat di desa bukan warga kelas dua. Jika jalan rusak, akses pasar tertutup, dan fasilitas ekonomi tidak tersedia, lalu bagaimana pemerintah berani bicara soal peningkatan kesejahteraan?” lanjutnya.
Menurut Jusril Sek GPM, kegagalan pembangunan di Kamaya dan Waikoka secara langsung mematikan potensi ekonomi rakyat. Hasil pertanian, perikanan, dan sumber daya lokal tidak mampu berkembang karena tidak didukung oleh infrastruktur dan kebijakan yang berpihak.
GPM secara terbuka menantang pemerintah daerah untuk menghentikan proyek-proyek pencitraan dan segera mengalihkan fokus anggaran pada pembangunan desa terjauh. Jika tuntutan ini terus diabaikan, GPM menyatakan siap mengonsolidasikan gerakan rakyat untuk menekan pemerintah melalui jalur konstitusional.
“Pemerintah harus ingat, pembangunan adalah hak rakyat, bukan alat propaganda. Selama Kamaya dan Waikoka masih tertinggal, maka kegagalan pemerintah tidak bisa ditutupi dengan narasi keberhasilan semu,” tutupnya.
