Taliabu, publikmalut.co.id — Aroma dugaan permainan kotor dalam pembayaran hak pemuatan material PT Wika kembali mencuat ke permukaan. Para sopir truk yang terlibat dalam pekerjaan tersebut akhirnya angkat suara setelah upah mereka—senilai Rp96.550.000—tak kunjung dibayarkan. Mereka menyebut pihak PBM PT Taliabu Raya Persada sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan ini, sementara PT Wika dan pihak ekspedisi dianggap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan.
Seorang sopir dari organisasi truk Oligardan Grup, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, menyampaikan kekecewaan mendalam atas tindakan para pihak yang dianggap lepas tangan.
“Kami sudah cukup lama bersabar. Hampir dua bulan kami menunggu kepastian pembayaran. Tapi yang kami dapat hanya janji kosong dan alasan yang terus diulang. Kalau dalam waktu dekat hak kami tidak diselesaikan, kami akan bawa persoalan ini ke OKP Gerakan Pemuda Marhaenis Taliabu. Kami butuh pendampingan untuk mengawal dan menekan pihak-pihak yang sengaja mempermainkan kami,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa para sopir telah berulang kali memberi kelonggaran waktu demi menjaga hubungan kerja, namun kelonggaran itu justru dimanfaatkan untuk menunda dan menghindar dari kewajiban.
“Jangan pikir kami ini tidak punya tanggungan. Kami bekerja siang malam, meninggalkan keluarga demi mencari nafkah. Tapi sampai sekarang uang kami ditahan tanpa alasan jelas. Kesabaran kami ada batasnya. Kami bukan budak yang bisa diperlakukan seenaknya,” tambahnya dengan nada geram.
Para sopir kini menuntut agar PT Wika dan pihak ekspedisi bertanggung jawab menekan PBM yang dianggap memainkan pembayaran dengan berbagai dalih. Mereka menilai persoalan ini tidak lagi sekadar soal administrasi, tetapi sudah masuk ranah pengabaian hak pekerja dan dugaan praktik manipulatif dalam proses pembayaran.
“Kami tidak akan mundur. Kalau hak kami tidak dibayarkan, persoalan ini akan kami buka seluas-luasnya. Jangan salahkan kami kalau langkah berikutnya jauh lebih keras,” pungkasnya.
